Resiko Apabila Membangun Peternakan Ayam di Lingkungan Rumah

Ternak Ayam Broiler

Resiko Apabila Membangun Peternakan Ayam di Lingkungan Rumah - Semua orang ingin sukses dan banyak cara untuk menjadi jadii orang sukses, diantaranya dengan jadi peternak ayam. Ternak ayam sekarang menjadi komoditi yang lagi ngetren. Banyak sekali ulasan di media cetak maupun elektronik yang mengulas mengenai kesuksesan para peternak ayam di tanah air. Usaha ternak ayam mungkin saat ini memang menjadi salah satu komoditas usaha yang cukup baik, mengingat bahwa indonesia memiliki potensi tinggi di bidang peternakan dan pertanian.

Beternak ayam sudah biasa di lakukan oleh masyarakat, baik hanya untuk konsumsi sendiri maupun untuk bisnis. Hingga sudah tidak heran kalau setiap rumah tangga memelihara ayam. Biasanya untuk konsumsi sendiri demi terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga. 

Kalau kita mau memelihara ayam untuk tujuan bisnis, di samping harus mengerti dengan tehnik dan cara pemeliharaan serta pemasarannya, yang sangat penting kita juga harus mendapat “restu” dari warga sekitar, kalau kita membuka peternakan ayam di tengah komplek perumahan masyarakat. Kalau jumlah ayam yang kita pelihara masih sedikit sih tidak ada masyalah dengan masyarakat, tapi kalau jumlahnya sudah ribuan apalagi ratusan ribu itu sudah memerlukan “Izin” khusus.

Untuk peternak ayam yang, karena keterbatasan modal, tidak mampu membeli tanah untuk peternakannya sehingga dengan terpaksa membuka peternakan di lokasi sekitar rumahnya, maka bersiap-siaplah untuk mendapat komplain dari warga.

Karena, walaupun bagaimana, peternakannya akan “sedikit merugikan” warga sekitarnya. Bau dari kotoran ayam dan suara gaduh dari ayam-ayam sangat menggangu warga sekitar. Apalagi kalau pengurusan nya tidak baik, di jamin complain warga sekitar akan datang tanpa henti.

Kalau warga sudah merasa di rugikan atau terganggu dengan usaha kita, mereka  bisa menggugat kita sebagai pemilik ternak dengan berlandaskan Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer) yang berbunyi :

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa kita sebagai pemilik peternakan harus bertanggung jawab dengan segala kerugian yang di derita oleh warga sekitar kandang, baik kerugian yang di timbulkan karena polusi udara, karugian karena kesehatan yang terganggu karena kotoran ayam yang berbau menyengat ataupun kerugiann-kerugian lain yang disebabkan karena adanya peternakan kita.

Mereka juga bisa menggugat kita dengan meminta ganti rugi dengan berpegangan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Karena kita di anggap melakukan perbuatan yang melanggar Hukum ( PMH ) .

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 18/2009”). Bagi pengusaha peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas ketentuan (ayam petelur=10.000 ekor dan ayam pedaging = 15.000 ekor), harus mengantongi izin Usaha Peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 29 ayat (3) UU 18/2009).

Dan bagi peternak yang memelihara dan membudi dayakan ternak ayam di bawah ketentuan (ayam petelur=10.000 ekor dan ayam broiler = 15.000 ekor), walaupun tidak di wajibkan untuk mempunyai Izin Usaha Peternakan tetapi masih di wajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Tanda Daftar Usaha Peternakan sama dengan Izin Usaha Peternakan (lihat . Pasal 29 ayat (2) UU 18/2009 )

Jenis peternakan yang di kategorikan sebagai peternakan rakyat (Pemelihara dan pembudi daya ternak ayam di bawah skala tertentu ), ketentuannya berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan (“Kepmentan 404/2002”).

Skala peternakan ayam katagori Peternakan Rakyat :

• Hewan jenis ayam ras petelur untuk peternakan rakyat tanpa izin usaha peternakan berjumlah sampai dengan 10.000 ekor  

• Hewan jenis ayam ras pedaging untuk peternakan rakyat tanpa izin usaha peternakan berjumlah sampai dengan 15.000 ekor.

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts /OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan.